Konsultan Pajak Bandung : Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya

Pengertian pajak wilayah

Konsultan Pajak Bandung – pajak wilayah merupakan kontribusi harus pada wilayah yang terutang sang orang eksklusif atau badan yang bersifat memaksa dari undang-undang dengan nir menerima imbalan secara pribadi & digunakan buat keperluan wilayah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pengertian tersebut termuat pada dalam undang-undang pajak daerah & retribusi wilayah nomor 28 tahun 2009.

Pajak atau donasi wajib yang diberikan sang penduduk suatu wilayah pada pemerintah daerah ini akan digunakan buat kepentingan pemerintahan dan kepentingan generik suatu daerah.

Misalnya misalnya pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan dan pemerintahan lainnya.

Selain buat pembangunan suatu wilayah, penerimaan pajak daerah merupakan galat satu sumber aturan pendapatan daerah (apbd) yang dipakai pemerintah buat menjalankan program-acara kerjanya.

Ciri-karakteristik pajak daerah

berikut adalah ciri-ciri pajak daerah yg membedakannya dengan pajak pusat:

Pajak daerah mampu berasal berdasarkan pajak orisinil wilayah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak wilayah.

Pajak wilayah hanya dipungut pada daerah administrasi yang dikuasainya.

Pajak daerah dipakai untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan & pemerintahan wilayah.

Pajak wilayah dipungut dari peraturan wilayah (peraturan daerah) & undang-undang sebagai akibatnya pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yg terdapat dalam pajak daerah dalam dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak wilayah, & tarif pajak daerah.

Pajak wilayah

Jenis-jenis dan tarif pajak daerah

sama seperti pajak pusat, pajak wilayah pun poly jenisnya.

Pajak daerah dibedakan sebagai dua bagian yaitu pajak provinsi & pajak kabupaten/kota.

Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing.

Berikut adalah jenis-jenis pajak daerah bersama penjelasannya yg perlu anda ketahui.

Pajak provinsi

1. Pajak tunggangan bermotor & tunggangan di atas air

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak terhadap semua kendaraan beroda yg dipakai pada semua jenis jalan baik darat maupun air.

Pajak ini dibayar pada muka dan dikenakan kembali buat masa 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif yang yang dikenakan buat tunggangan bermotor beragam, berikut adalah rinciannya:

Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar dua%, lalu untuk tunggangan bermotor kedua sebanyak dua,lima% dan akan semakin tinggi buat kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.

Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.

Bagi kepemilikan tunggangan bermotor sang pemerintah pusat & daerah sebesar 0,50%.

Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb)

Berdasarkan peraturan wilayah nomor 9 tahun 2010 mengenai bea balik nama tunggangan bermotor (bbnkb), bea balik nama tunggangan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik tunggangan bermotor sebagai dampak perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke pada badan bisnis.

Nah, buat tarif bbnkb, ini dia rinciannya:

Tarif bea pulang nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

Penyerahan pertama sebanyak 10%.

Penyerahan ke 2 & seterusnya sebanyak 1%.

Khusus kendaraan bermotor indera-indera berat dan indera-alat besar yg nir memakai jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing menjadi berikut:

Penyerahan pertama sebanyak 0,75%.

Penyerahan ke 2 dan seterusnya sebanyak 0,075%.

3. Pajak bahan bakar tunggangan bermotor (pbb-kb)

Bahan bakar kendaraan bermotor yg dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair juga gas yang dipakai buat kendaraan bermotor.

Pajak pbb-kb ini dipungut atas bahan bakar tunggangan bermotor yang disediakan atau dipercaya berguna buat tunggangan bermotor, termasuk bahan bakar yg digunakan buat tunggangan yg beroperasi pada atas air.

Pajak pbb-kb diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Tarif pbb-kb:

Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor titetapkan sebanyak 5%

Tarif pajak bahan bakar tunggangan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, bisa diubah oleh pemerintah menggunakan peraturan presiden, pada hal:

Terjadi kenaikan harga minyak global melebihi 130% menurut perkiraan harga minyak dunia yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai aturan pendapatan dan belanja negara tahun berjalan.

Diharapkan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya undang-undang angka 28 tahun 2009 tentang pajak wilayah & retribusi wilayah.

Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin ke 2 huruf a sudah balik normal, peraturan presiden dicabut pada jangka saat paling usang 2 bulan.

4. Pajak pengambilan & pemanfaatan air bawah tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap aktivitas pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara ekskavasi, pengeboran atau menggunakan menciptakan bangunan buat dimanfaatkan airnya &/atau tujuan lainnya.

Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap indera pencatatan debit buat mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah.

Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah

Dasar pengenaan pajak merupakan nilai perolehan air tanah

Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:

Jenis sumber air.

Lokasi/zona pengambilan sumber air.

Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.

Volume air yg diambil atau dimanfaatkan.

Kualitas air.

Taraf kerusakan lingkungan yg diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.

Penghitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) menggunakan cara mengalikan volume air yg diambil dengan harga dasar air.

Penghitungan harga dasar air sebagaimana yg dimaksud pada ayat (tiga) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan harga air standar.

Nilai perolehan air tanah & harga air standar sebagaimana dimaksud pada ayat (tiga) & ayat (4)ditetapkan dengan peraturan walikota

tarif pajak air tanah ditetapkan sebanyak 20%.

Besaran utama pajak air tanah yg terutang dihitung menggunakan cara mengalikan tarif menggunakan dasar pengenaan pajak.

5. Pajak rokok

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yg dipungut sang pemerintah pusat.

Objek pajak berdasarkan pajak rokok adalah jenis rokok yang mencakup sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok lantaran wp membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.

Harus pajak yg bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen & importir rokok yang memiliki biar berupa nomor utama pengusaha kena cukai.

Subjek pajak berdasarkan pajak rokok ini adalah konsumen rokok.

Tarif pajak rokok sebesar 10% menurut cukai rokok dipungut sang instansi pemerintah yg berwenang memungut cukai bersamaan menggunakan pemungutan cukai rokok.

Pajak kabupaten/kota

1. Pajak hotel

Pajak hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yg disediakan sebuah badan usaha eksklusif yang jumlah ruang/kamarnya lebih menurut 10.

Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yg disediakan oleh hotel tersebut.

Tarif pajak hotel dikenakan sebanyak 10% berdasarkan jumlah yg wajib dibayarkan pada hotel dan masa pajak hotel merupakan 1 bulan.

2. Pajak restoran

Pajak restoran merupakan pajak yg dikenakan atas pelayanan yg disediakan oleh restoran.

Tarif pajak restoran sebanyak 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yg kenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki porto atau ada pemungutan porto di dalamnya.

Objek pajak hiburan adalah yg menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yg menikmati hiburan tersebut.

Kisaran tarif buat pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung menurut jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak yg diambil/dipungut atas benda, indera, perbuatan, atau media yang bentuk & coraknya dirancang buat tujuan komersial agar menarik perhatian generik.

Umumnya reklame ini mencakup papan, bilboard, reklame kain, dan lain sebagainya.

Tetapi, ada pengecualian pemungutan pajak buat reklame seperti reklame menurut pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, & lain sebagainya.

Tarif buat pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak penerangan jalan

Pajak penjelasan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan energi listrik, baik yg didapatkan sendiri maupun berdasarkan sumber lain.

Tarif pajak penjelasan ini bhineka, tergantung menurut penggunaannya.

Berikut adalah tarif pajak penerangan jalan terbagi sebagai 3, yakni:

Tarif pajak penjelasan jalan yg disediakan sang pln atau bukan pln yang dipakai atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebanyak 3%.

Tarif pajak penjelasan jalan yg bersumber dari pln atau bukan pln yg dipakai atau dikonsumsi selain yg dimaksud pada poin pertama sebanyak dua,4%.

Penggunaan tenaga listrik yg didapatkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6. Pajak mineral bukan logam & batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, & lain sebagainya.

Tetapi, pajak nir akan berlaku apabila dilakukan secara komersial.

Berikut adalah tarif pajak mineral bukan logam & batuan:

Tarif untuk mineral bukan logam sebanyak 25%,

tarif buat batuan sebesar 20%.

7. Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yg dipungut atas pembuatan loka parkir pada luar badan jalan, baik yg berkaitan menggunakan pokok usaha atau menjadi sebuah usaha/penitipan kendaraan.

Huma parkir yg dikenakan pajak merupakan lahan yang kapasitasnya mampu menampung lebih menurut 10 tunggangan roda 4 atau lebih menurut 20 tunggangan roda dua. Tarif pajak yg dikenakan sebesar 20%.

8. Pajak air tanah

Pajak air tanah adalah pajak yg dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah merupakan 20%.

9. Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebanyak 10%.

10. Pajak bumi & bangunan perdesaan & perkotaan

Pajak bumi & bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yg dikenakan atas bumi atau bangunan yg dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

Tarif pajak bumi & bangunan perdesaan dan perkotaan:

Pajak buat pajak bumi dan bangunan perdesaan & perkotaan yg bernilai kurang dari 1 miliar sebanyak 0,1%.

Pajak bumi & bangunan perdesaan dan perkotaan yg bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.

Sedangkan tarif buat pemanfaatan yang menyebabkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

11. Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

Pajak perolehan hak atas tanah &/atau bangunan adalah pajak yg dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan sang orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, bantuan gratis, waris, dll.

Tarif berdasarkan pajak ini sebanyak lima% berdasarkan nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang eksklusif atau suatu badan tertentu.